Pemkot Pasuruan Jemput Bola Infrastruktur, Ajukan Usulan Rp226 Miliar ke Pemerintah Pusat

AKURAT.CO, Pemerintah Kota (Pemkot) Pasuruan terus mengupayakan percepatan pembangunan. Salah satunya dengan melakukan langkah “jemput bola” ke pemerintah pusat.

Hal ini ditandai dengan pertemuan strategis yang digelar di Gedung Gradhika Bhakti Praja, Selasa (28/4/2025). Pertemuan tersebut dihadiri Anggota DPR RI Komisi V Ali Mufti, Anggota Komisi IV Eko Wahyudi, serta jajaran Balai Besar Pelaksanaan Jalan Nasional (BBPJN) Jawa Timur-Bali.

Dalam forum tersebut, Wali Kota Pasuruan Adi Wibowo memaparkan kebutuhan prioritas pembangunan infrastruktur sebagai upaya mendukung program “Asta Cita” Presiden Prabowo Subianto menuju Indonesia Emas 2045.

Adi menegaskan, visi “Kota Anugerah” yang mandiri secara ekonomi membutuhkan dukungan penuh dari pemerintah pusat. Pasalnya, keterbatasan fiskal daerah masih menjadi tantangan utama dalam merealisasikan pembangunan.

“Kami telah memetakan koridor utama yang menjadi urat nadi ekonomi, mulai dari sektor perikanan, industri logam hingga pariwisata religi. Semua membutuhkan peningkatan kualitas infrastruktur jalan dan jembatan,” ujarnya.

Dalam pemaparan tersebut, Pemkot Pasuruan mengajukan usulan anggaran lebih dari Rp226 miliar dengan sejumlah program prioritas. Di antaranya perbaikan jalan di wilayah utara, pengadaan bus sekolah, serta pelebaran ruas jalan nasional yang terdampak pembangunan tol sejak 2017, yang kini memicu kemacetan di jalur Surabaya–Malang.

Selain itu, Pemkot Pasuruan juga mengusulkan pembangunan rumah susun sewa (rusunawa) di kawasan Tembokrejo dan Petahunan guna mendukung program nasional pembangunan tiga juta rumah. Di sektor lingkungan, Pemkot mengajukan pembangunan Tempat Pengolahan Sampah Terpadu (TPST) serta penanganan kawasan kumuh seluas 30 hektare di wilayah pesisir Gadingrejo.

Sementara itu, pengembangan ekonomi pesisir juga menjadi perhatian melalui optimalisasi Pangkalan Pendaratan Ikan (PPI) Ngemplakrejo agar mampu meningkatkan kesejahteraan nelayan.

Menanggapi hal tersebut, Ali Mufti menyampaikan dukungannya terhadap usulan yang disampaikan. "Penting menentukan skala prioritas serta kelengkapan administrasi, khususnya sertifikasi aset, agar program dapat segera ditindaklanjuti kementerian terkait," katanya.

Di sisi lain, Eko Wahyudi menyoroti peluang integrasi dengan program Kampung Nelayan Maju yang dapat disinergikan bersama Kementerian Kelautan dan Perikanan.

Dukungan juga datang dari DPRD Kota Pasuruan yang turut hadir dalam pertemuan tersebut. DPRD berharap bantuan dari pemerintah pusat dan provinsi mampu menutupi keterbatasan APBD, terutama dalam penanganan persoalan rutin seperti banjir.

"Pembangunan infrastruktur bukan sekadar pembangunan fisik, melainkan upaya memperkuat konektivitas antarwilayah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi masyarakat," pungkasnya Wali Kota Adi di akhir sesi.

Pertemuan ditutup dengan komitmen bersama untuk mengawal seluruh usulan agar dapat direalisasikan pada tahun anggaran 2026.